• BPM& PPT

    " />
  • Rakor

    " />

Drs. Sjachroedin Z.P., SH GUBERNUR LAMPUNG
Website ini menyajikan informasi yang tersedia untuk mendukung investasi di Provinsi Lampung pada Morfologi melibatkan singkat, jelas, dan komprehensif, Geografis, Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, PDB, ...
Selengkapnya

5 Berita Populer

 

Selamat Datang di Situs Resmi BPM - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Teradu

Dalam UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal dijelaskan bahwa: Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Penanaman Modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah NKRI Penanaman Modal dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan mendukung upaya kesejahteraan rakyat.

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelumnya merupakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, kemudian pada tahun 2000 dilebur menjadi Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka dibentuklah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja. Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok

  1. Menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam bidang penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembentuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, penetapan standar/pedoman,
  2. Promosi peluang investasi,
  3. Pembinaan, pengendalian dan koordinasi,
  4. Pengelolaan ketatausahaan.