Rencana Pembangunan Irigasi Lampung Timur

Statistic Investment

Remark Indonesia

Bandara Radin Inten II

Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah 5.156,11 km2 (luas laut 1.799,50 km2 dan luas darat 3.356,61 km2). Pada saat berdirinya Pada tanggal 3 januari 1997 dan diresmikan pada tanggal 21 maret 1997 melalui UU No.2 tahun 1997 dengan Ibukota Kabupaten berlokasi di Kota Agung.

Pada awal terbentuknya Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 kecamatan dan 6 perwakilan kecamatan. Dengan disahkannya Perda No. 18 Tahun 2000 dan didefinitifkannya 6 kecamatan perwakilan menjadi kecamatan, maka pada tahun 2000 jumlah kecamatan menjadi 17 kecamatan, 317 desa/pekon dan 3 kelurahan dengan jumlah penduduk 808.909 jiwa.

Pada tahun 2005 s/d 2007 beberapa kecamatan, desa/pekon dan kelurahan dimekarkan lagi sehingga bertambah 11 kec, 54 desa/pekon dan 5 kelurahan. Sehingga pada saat ini jumlah kecamatan sebanyak 28 kecamatan, 8 kelurahan dan 371 desa/pekon dengan jumlah penduduk 858.880 jiwa.

POTENSI KAWASAN MARITIM

Dalam perencanaan RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031 telah ditetapkan 5 (lima) kawasan strategis. Dasar pemikiran penetapan kawasan strategis ini merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Salah satu kawasan strategis tersebut adalah Kawasan Stategis Batu Balai. Kawasan strategis ini dikembangkan untuk beberapa aktifitas kegiatan, baik skala lokal, regional maupun nasional yaitu terdiri atas :

  1. Pengembangan industri maritim, yang bergerak dibidang pembuatan kapal.
  2. Kilang Minyak Pertamina, sebagai lokasi penampungan suplay minyak untuk wilayah Sumatera.
  3. Demaga Pelabuhan Nasional.

Dalam kaitannya terhadap pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus yang berlokasi di Kawasan Batu Balai dan sekitarnya dalam perencanaannya membutuhkan lahan sepanjang pesisir Teluk Semangka mulai dari pesisir Kecamatan Kota Agung Timur hingga Pesisir Kecamatan Cukuh Balak. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk mencari dukungan untuk pengembangan kawasan industri maritim baik dari pemerintah pusat yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Perindustrian Direktorat Industri Maritim, KADIN Indonesia, Otorita Batam, Biro Klasifikasi Indonesia, klasifikasi Asing (LR, Class NK, ABS) dan dari pihak swasta membuahkan hasil ini dibuktikan dari dukungan Pemerintah Pusat dalam kegiatan study potensi tentang pengembangan kawasan khusus industri ship recycle yard di salah satu lokasi adalah Kabupaten Tanggamus dan minat investor yaitu PT. Repindo Jagad Raya sebagai perusahaan go public berencana untuk berinvestasi mengembangkan kawasan ini menjadi salah satu kawasan pengembangan industri docking dan pembuatan kapal terbesar di Indonesia dengan nilai investasi Rp. 1.141.505.070.000, (satu trilyun seratus empat puluh satu milyar lima ratus lima juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana perusahaan ini telah memegang Persetujuan Prinsip dari Bupati Tanggamus .

Kawasan Industri Maritim Terpadu merupakan suatu kawasan klaster industri pembangunan kapal baru, bangunan lepas pantai, reparasi kapal, dan ship recycle (penutuhan kapal). serta dilengkapi dengan industri penunjang dan dukungan perusahaan logistic/supply kebutuhan material dan komponen kapal, infrastruktur industri (Listrik, air bersih, gas, jalan / komunikasi dll) dan fasilitas umum yang lengkap (perumahan, pendidikan, kesehatan, pasar dll). Industri penunjang kegiatan MIGAS, seperti : pergudangan, logistic base, perbaikan dan pemeliharaan penunjang MIGAS.

Beberapa alasan mengapa Kawasan Batu Balai berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan industri maritim terpadu antara lain adalah karena letak geografis yang strategis, memiliki perairan yang cukup dalam dan tenang, serta kebutuhan akan suatu kawasan industri maritim terpadu yang selama ini akan menjadi sesuatu hal yang baru yang belum ada di Indonesia. Dasar hukum dalam pengembangan kawasan Industri maritim secara umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dan peraturan pelaksananya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

Lalu bagaimana dampak/multiplier effect kawasan industri maritim terhadap ekonomi makro dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Tanggamus?. Pembangunan kawasan industri jelas akan berdampak besar terhadap lingkungan disekitarnya dengan istilah lain dapat disebut miltiplier effect dalam hal ini akan terdapat dua aspek yang akan berpengaruh besar yaitu pengaruh terhadap aspek bangkitan lalu lintas dan juga aspek ketersedian tenagakerja dalam kaitannya terhadap kebutuhan berbagai fasilitas sosial Pembangunan suatu kawasan industri (misalnya dengan luas 2.000 Ha, asumsi ini relevan terhadap kemungkinan izin lokasi PT. Repindo Jagad Raya) akan membangkitkan lalu lintas yang cukup besar baik bangkitan karena lalu lintas kendaraan penumpang mengangkut tenaga kerja maupun kendaraan pengangkut barang. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada uraian berikut (sumber perhitungan modifikasi dari cara perhitungan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri) :

  • Bila di asumsikan rata-rata per hektar lahan di kawasan industri maritim menyerap 10 tenaga kerja, maka luas 2.000 Ha akan terdapat 20.000 tenaga kerja. Selanjutanya diasumsikan bahwa level manager sebesar 3% atau 600 orang, level staf 20% atau 4000 orang dan buruh 14.400 orang dengan komposisi penduduk lokal 4000 dan 10.040 adalah buruh pendatang
  • Dari asumsi penduduk diatas, diasumsikan bahwa yang akan membangkitkan lalu lintas (traffic) dengan perjalanan interregional adalah dari level manager dengan penggunaan kendaraan pribadi dan staf dengan menggunakan bis (kapasitas 40 orang), maka bangkitan lalu lintas adalah sebesar 600 kendaraan pribadi tambah (4000/40=100 bis) = 600 satuan mobil penumpang (smp) + 100 x3 smp = 900 smp/hari
  • Angkutan barang untuk mendukung operasional industri dapat diasumsikan 100 smp/hari
  • Total angkutan buruh dan barang menjadi 1000 smp/hari jika dikembalikan ke efek bangkitan dari perhektar kawasan industri adalah 50 smp/hari/hektar. Meskipun bangkitan yang diakibatkan oleh per hektar kawasan industri terlihat tidak terlalu besar tetapi ada tuntutan untuk penyediaan jalan dengan kualitas baik karena jalan yang disediakan akan dilalui oleh angkutan

Dalam perhitungan kebutuhan berbagai fasilitas umum dan social sebagai akibat dari bertambahnya penduduk karena factor migrasi, dari asumsi diatas maka terdapat 10.040 tenaga kerja pendatang

Untuk kebutuhan perumahan, bila diasumsikan per 1,5 buruh membutuhkan 1 rumah, maka dibutuhkan 15.060 rumah

Selanjutnya dengan asumsi per unit rumah membutuhkan lahan 150 m² , maka kebutuhan lahan untuk perumahan menjadi 2.259.000 m² atau 225,90 Ha

Jika tambahan kebutuhan lahan untuk berbagai fasilitas umum dan social adalah 25% dari lahan perumahan, maka dibutuhkan tambahan lahan sekitar 56,475 ha. Dengan demikian total kebutuhan lahan untuk perumahan dan fasiliats umum dan social menjadi 282,375 Ha

Dengan mengembangkan per hektar kawasan industri akan dibutuhkan lahan untuk kegiatan penunjang dengan luas yang relative besar atau setiap hektar kawasan membutuhkan 17% tambahan sebagai areal pengembangan

Dalam perhitungan kebutuhan fasilitas social digunakan asumsi bahwa setiap 1,5 buruh membentuk 1 KK maka jumlah KK sebesar 15.060 KK, jika 1 KK terdiri dari 4 orang, maka jumlah penduduk yang bertambah adalah 60.240 orang jadi total penduduk adalah 75.300 jiwa, maka akan dibutuhkan lingkungan permukiman dengan fasilitas SLP dan SLTA 4-5 buah, 5 Puskesmas dan fasilitas umum dan social lainnya seperti tempat rekreasi, peribadatan, perbelanjaan dan sebagainya.

Belum lagi ditambah kebutuhan akan sumber air bersih, jaringan jalan, listrik baik untuk operasional industri dan untuk kebutuhan masyarakat disekitar kawasan.

lalu bagaimana dengan dampak makro ekonomi bagi Kabupaten Tanggamus. Untuk menghitung dampak makro ekonomi adalah dengan menggunakan Metode/Analisa Biaya Dampak pembanguan (ABDP) metode ini adalah dengan memperhitungkan rasio antara perolehan/pendapatan pemerintah Kabupaten Tanggamus akibat adanya

pembangunan kawasan industri maritim dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk membiaya dampak pembangunan kawasan industri maritim tersebut sebagai biaya konsekuensi responsible/social cost (penyediaan infrastruktur jalan, listrik, air bersih). Sebagai ilustrasi adalah perolehan pendapatan Pemkab. Tanggamus dari restribusi penyediaan jaringan air bersih untuk kawasan industri dibanding dengan seberapa besar pengeluaran Pemkab Tanggamus dalam mencari atau memenuhi kebutuhan akan air bersih untuk melayani kawasan industri dan penduduk pendukungnya lebih besar penerimaan atau lebih besar pengeluaran akibat harus dicarikannya sumber-sumber air bersih dengan membebaskan lahan sumber mata air dan sebagainya.

Demikian berbagai dampak pembangunan Kawasan industri martim dengan segala konsekuensinya baik bersifat positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus maupun dampak negatif akibat eksternalitas kawasan tersebut terhadap lingkungan maupun masyarakat.

 
yeni escort samsun escort Adana escort bayan escort r57 shell c99 shell